DPRD Bolsel Setujui Ranperda Jadi Perda
Penandatanganan nota persetujuan DPRD dengan Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Jumat (4/6/2021)
BOLSEL | BIPOST.ID | Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua satu Salman M. Mokoagow dan Wakil Ketua dua Hartina S. Badu, memimpin sidang paripurna pembicaraan tingkat 2 penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
Sidang berlansung di ruangan paripurna, kompleks perkantoran panango, dihadiri Bupati H. Iskandar Kamaru dan Wabup Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, 14 DPRD dari 20 anggota dan ASN lingkup Pemkab Bolsel, jumat (4/6/2021).
Baca juga : DPRD Apresiasi Pemkab Bolsel Raih WTP Ke-7 Kalinya
Tiga fraksi di DPRD Bolsel pada penyampaian pandangan fraksi trisakti dibacakan oleh Zulkarnain Kamaru, fraksi gerakan golkar oleh Sumitro Moha dan fraksi restorasi persatuan kebangkitan, Muhammad Paputungan, menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 ini untuk ditetapkan menjadi Perda.
DPRD juga memberi saran dan masukan konstruktif kepada Pemkab Bolsel dalam pengembangan roda Pemerintahan. Anggota Banggar DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru menyampaikan laporan hasil kerja banggar beserta catatan dan rekomendasi dalam rapat paripurna ini.
Baca juga : Semua Fraksi DPRD Bolsel Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD 2020
Ketua komisi 2 , menegaskan, agar pengguna anggaran selalu mengedepankan ketaatan kepada asas pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ada.“Pengelolaan ekonomi yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Zulkarnain.
Dia juga merekomendasikan ke pihak eksekutif agar realisisasi serapan APBD lebih berfokus kepada kesejahteraan rakyat. “Eksekutif harus meningkatkan target dan investasi daerah, membangun akses padat karya, lapangan kerja dan beasiswa untuk pelajar,” tuturnya.
Zulkarnain juga menjelaskan soal stunting di Bolsel. Menurutnya, penekanan angka stunting adalah tugas bersama antara Pemkab dan DPRD Bolsel.“Upaya Pemerintah Daerah dalam menekan angka stunting di Bolsel kami apresiasi. Hal itu terbukti dengan menurunnya angka stunting dari tahun-ke tahun,” tandasnya. (*)
