BOLSEL | BIPOST.ID | Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember tahun 2020 lalu telah selesai. Namun enam bulan pasca Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolsel belum juga membayar honor 56 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Dari informasi yang dirangkum, selain menunggak honor Staf sekretariat, Bawaslu Bolsel juga belum membayar SPPD Kasek, staf dan Komisioner Panwascam 7 kecamatan, termasuk operasional sekretariat. Mereka terdiri dari 7 Kasek Panwascam, staf pelaksana 28 orang, staf sekretariat 7 orang dan staf pendukung 7 orang serta anggota ASN 7 orang. Dengan rincian honor Kasek Rp1.500.000, staf Devisi SDM Rp1.500.000, staf Devisi PHH Rp.1.500.000, staf Devisi HP3S Rp.1.500.000, staf sekretariat Rp1.500.000 dan staf pendukung Rp1.000.000 serta anggota ASN Rp900.000 belum dibayar. “Akhir Desember kami sudah menanyakan kepada pihak Bawaslu. Jawabannya, akan dirapel pada Januari,” kata salah satu staf Sekretariat Panwascam Pinolosian, Rabu (2/6/2021).
Baca juga : Bejat, Seorang Paman di Bolsel Tega Cabuli Keponakan
Namun, pada bulan Januari bukannya dibayarkan, Bawaslu malah menyampaikan pemberitahuan honor yang akan diterima hanya Satu bulan. Padahal dalam rapat yang digelar awal Desember, pihak Bawaslu menegaskan staf Sekretariat Panwascam masih akan menerima honor Desember- Januari. Sedangkan Panwaslu, kelurahan desa (PKD) hanya sampai Desember. “SK kami sampai Januari. Tapi Bawaslu beralasan anggaran tidak cukup. Kami mengiyakan saja dari pada tidak sama sekali,” ujarnya.
Hingga masuk awal Juni 2021, Bawaslu tak kunjung membayar hak para penyelenggara pengawas Pemilu kecamatan ini. “Sudah berulang kali ditanya. Tapi kami hanya terus diminta sabar menunggu. Sudah masuk Enam bulan pasca Pilkada, kami belum juga mendapat kepastian kapan dibayarkan,” keluhnya.
Ketua Panwascam Kecamatan Tomini mengungkapkan hal serupa. “Iya benar. Selain honor staf Sekretariat, oprasional juga belum dibayarkan,” ungkap Lumali, saat dikonfirmasi wartawan.
Baca juga : Pemkab Bolsel Bayarkan BPJS Kesehatan Mandiri
Sementara itu, Sekretariat Bawaslu Bolsel Arthur Waroka, saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. belum dibayarnya honor tersebut karena terkendala pada anggaran yang kelebihan pembayaran pada kegiatan lain.
Namun ia menampik Bawaslu menunggak honor Dua bulan. Menurutnya, dalam RKA (rancangan kerja anggaran,red) yang awalnya sebelas bulan namun karena COVID-19 kita melakukan penyesuaian anggaran sehingga masa kerja mereka hanya dihitung Sepuluh bulan. “Iya benar belum dibayar. Kendalanya kelebihan pembayaran pada kegiatan lain,” kata Arthur, ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Ia mengungkapkan jumlah honor belum dibayar berkisar RP 60 juta lebih. Namun hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi secara berjenjang untuk dicarikan solusi dan meminta bantuan. Bawaslu juga akan berupaya membayar honor tersebut termasuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah jika ada regulasi. “Kita sedang berupaya untuk membayar honor mereka,” pungkasnya. (*)
